Pekan Depan, Warga Beku Klaten Terima Ganti Rugi Jalan Tol

Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World Reparations and Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik internasional yang menuntut ganti rugi. Menurut hukum internasional, perbudakan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampak dari kekeliruan itu warga yang tanahnya diserobot untuk pembangunan jalan tol kehilangan sumber penghidupan dan hak atas tanah karena dirampas oleh negara. Sementara Panglima Uteun Paloh, Padang Tiji, Ridwan mengungkapkan pembayaran ganti rugi hutan adat yang digunakan untuk tol juga salah sasaran.

Tergugat membantah gugatan tersebut, dengan berdalih bahwa gugatan itu telah salah alamat, kabur, serta belum waktunya diajukan . Hal ini bermula darirencana para korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas korban meninggal. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menulis permasalahanganti rugi atas korban meninggalini menanggapi tulisan dalam Hukumonline yang membandingkan begitu saja kasus-kasus/aturan-aturan terkait permasalahan ini di Amerika, dengan di Indonesia. Saat itu perhatian saya sebenarnya juga baru pada kasus-kasus di Amerika.

Apabila bendahara/pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan keputusan kepala daerah diwajibkan mengganti kerugian tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah untuk penghapusan atas kewajibannya. Berdasarkan permohonan tersebut kepala daerah memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian. Apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD selanjutnya kepala daerah dengan surat keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

Nilai total ganti kerugian dari hasil penilaian tim appraisal untuk pemilik 51 bidang lahan di Jungkare dan Kadirejo senilai Rp51 miliar. Dalam aturan pelaksanaan ini tidak disebut-sebut lagi tentang praperadilan yang mempunyai acaranya sendiri. Ini berarti acara pelaksaanaan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat dan KUHAP ini hanya mengatur ganti kerugian yang berhubungan dengan perkara yang di ajukan ke pengadilan negeri. Tidak otomatis suatu perkara yang berakhir dengan pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum harus diberi ganti kerugian kalau tersangka ditahan.di negeri belanda hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Pengadilan di sana pernah memutuskan menolak gnti kerugian, walaupun terdakwa diputus bebas, karena hakim tidak yakin terdakwa tidak bersalah untuk mana dia ditahan .

Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya. “Permohonan ganti rugi dapat dilaksanakan bersamaan dengan putusan tindak pidana kecelakaan atau permohonan tersendiri melalui pengadilan perdata,” katanya. Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Orang sering mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi.

Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World Reparations and Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik internasional yang menuntut ganti rugi. Menurut hukum internasional, perbudakan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampak dari kekeliruan itu warga yang tanahnya diserobot untuk pembangunan jalan tol kehilangan sumber penghidupan dan hak atas tanah karena dirampas oleh negara. Sementara Panglima…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *